Ketua Kadin Komite Tetap Industri Logam, Mesin, dan Alat Transportasi I Made Dana Tangkas mengatakan dalam pelaksanaanya masih sering terjadi ketidaksesuaian (mismatch) kegiatan penelitian, dan pengembangan (Research and Development/R and D) pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan di pasar.
Padahal kegiatan ini sudah menghabiskan banyak biaya. Baik perusahaan dan tenaga kerja sama sama mengalami kerugian karena ketidaksesuaian ini.
“Missmatch tersebut hanya menghabiskan anggaran saja. Seharusnya dengan demand dan market driven ini bisa masuk ke supply,” ucap Made dalam diskusi virtual pada Kamis (9/7).
Menurutnya untuk pelaksaaan R and D dengan baik maka harus ada sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholders). Mulai dari pemerintah, industri, sampai akademisi. “Sehingga kita bisa melahirkan produk yang riil yang nyata dari Indonesia,” ucapnya.
Inovasi Pembiayaan
Pemerintah sudah memasukan upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lima prioritas kerja dari Kabinet Indonesia Maju. Namun langkkah pengembangan SDM membutuhkan dana yang tidak sedikit. Khususnya untuk kegiatan R and D.
Untuk kedepannya diperlukan model pendanaan baru untuk pelaksanan riset. Sebab pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai riset. Selain itu tujuan pelaksanaan riset juga harus dibuat secara spesifik sehingga tidak memakan anggaran besar.
“Kita sadar tidak bisa mengandalkan APBN yang semakin lama semakin kecil untuk mendukung riset. Walaupun disebutkan Rp 26 triliun. Tetapi tahun ini prakteknya 0 dan kita harus mengajukan lagi ke kementerian keuangan melalui LPDP,” ucap Kasubdit Industri Energi dan Transportasi Kemenristek Wiwiek Yuliani.
Diperlukan strategi dan model bisnis baru sehingga riset tetap bisa berjalan. Di saat yang sama tujuan riset juga harus dilakukan dengan melihat scoop yang jelas. Saat menentukan visi dan misi riset maka harus mengetahui kondisi ekosistem serta kebijakan yang berlaku.
“Perlu melihat prioritasnya, Apakah itu penugasan atau berangkat dari yang sudah terjadi di sekitar,” kata Wiwiek.
Ia menjelaskan ketika akan mengusulkan ketika kita mau memberikan pendanaan inovasi untuk pengembangan pihaknya memang punya dokumen prioritas riset nasional. Namun saat dilihat berdasarkan sektor, belum ada kajian tentang studi pasar dan studi kelayakan (feasibility study), Hal ini yang menjadi penghambat dari upaya pemerintah dalam menjalankan riset.
“Ternyata kebijakan lintas Kementerian/Lembaga tidak nyambung. Saat pengujian tidak didukung oleh Kementerian lain,” ucapnya.
Sumber : Investor Daily
